LINTAS NUSANTARA NEWS  

LINTAS NUSANTARA NEWS  

Menu

Kepala BPKAD ; PDAM Tirta Raharja akan Diserahkan ke Pemkot Cimahi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, dr Chanifah Listyarini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, dr Chanifah Listyarini.

Cimahi,Lintas Nusantara News 

Berdasarkan pertemuan Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana dan Bupati Kabupaten Bandung H Dadang Supriatna, rencananya PDAM Tirta Raharja milik Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung akan diserahkan ke Kota Cimahi.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi dr Chanifah Lityarini yang akrab di panggil Rini.

Menurut Rini, pihaknya mendapatkan informasi dari Plt Walikota Cimahi Ngatiyana yang telah bertemu dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, untuk membahas penyerahan aset PDAM dari Pemkab Bandung kepada Pemkot Cimahi.

“Kami sangat menyambut baik akan informasi tersebut, tetapi prosedurnya tetap harus ditempuh melalui sejumlah prosedur terkait dengan serah terima aset dari kabupaten induk tersebut,” kata Rini. Selasa (14/6/2022).

Bahkan, kata Rini, dalam penyerahan aset PDAM tersebut prosesnya akan memerlukan waktu yang agak panjang, dan harus melalui mekanisme berbagai tahapan, serta melibatkan pihak DPRD Kabupaten Bandung. Sebab, persetujuannya akan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung.

“Pemkot Cimahi sudah siap seandainya aset tersebut secara legal aspeknya diserahkan kepada kami, hal tersebut akan diterima dengan tangan terbuka, dan kami sudah ada UPT Air minum, dengan nantinya UPT air minum secara paralel sudah melakukan kajian, mudah-mudahan naik menjadi Perusahaan Daerah Sir Minum,” terang Rini.

Pada prinsipnya sambung Rini kembali, Pemkot Cimahi sudah menyampaikan permohonan tersebut kepada Pemkab Bandung belum lama ini.

Hal yang sama diungkapkan oleh Asisten II Bagian Pembangunan dan Perekonomian Kota Cimahi, Achmad Nuryana, Plt Walikota Cimahi Ngatiyana mengajukan permohonan kepada Bupati Bandung H. Dadang Supriatna, maupun Gubernur, "Untuk difasilitasi oleh Gubernur melakukan proses serah terima lahan PDAM yang sedang di tindak lanjuti oleh Plt Walikota Pak Ngatiyana juga sudah mengajukan kembali," Jelas Achmad.

Bahkan informasinya bahwa, sambung Achmad, sudah ada niatan dari pihak Bupati Kabupaten Bandung H.Dadang Supriatna, 

"Bahwa informasinya bisa di proses, sekarang tinggal pihak pengelolanya, karena itukan kebijakan bagaimana teknis dari pihak Kabupaten Bandung, dan kamipun sedang menunggu prosesnya sekarang," terang Achmad. 

(Anas)

Pendaftaran PPDB Kota Cimahi Dibuka Dua Tahap, Kadisdik Angkat Bicara

Kadisdik Kota Cimahi Harjono, PPDB Sekolah Di Kota Cimahi Mulai Dibuka Pendaftarannya hari Senin tanggal (13/6/2022)
Kadisdik Kota Cimahi Harjono, PPDB Sekolah Di Kota Cimahi Mulai Dibuka Pendaftarannya hari Senin tanggal (13/6/2022)

Cimahi,Lintas Nusantara News

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 di Kota Cimahi mulai dibuka, Senin 13 Januari 2022.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (14/6/2022).

Menurut Harjono, Pendaftaran PPDB tahun ini dibuka dua tahap, pada pekan ini khusus untuk jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali sampai 15 Juni dan pengumuman kelulusan PPDB tanggal 18 Juni 2022. Sedangkan PPDB tahap kedua yaitu tanggal 27 Juni untuk jalur zonasi.

Secara prinsip PPDB tahun ini tidak ada yang berubah dengan tahun lalu. Hanya saja Surat Keputusan Walikota tentang petunjuk teknis (juknis) yang berubah.

"Nah untuk tanggal, itu menyesuaikan hari Senin, bahkan Kota/kabupaten lain ada yang baru mulai minggu berikutnya, kita kan dimulai dari tanggal 13 Juni, tapi ada juga daerah lain yang dimulai 26 Juni, kita (PPDB) dua tahap," terangnya.

Harjono menerangkan, orangtua yang mendaftar melalui jalur afirmasi bagi warga tidak mampu di himbau untuk menyertakan kepemilikan DTKS, KIP, KIS dan lain-lain yang terkait dengan pengakuan negara terhadap warga secara ekonomi tidak mampu.

Harjonopun melanjutkan, tidak semua SMP bisa menerima siswa yang tinggal di wilayah perbatasan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota bisa menerima.

"Karena sekolah-sekolahnya berada di wilayah perbatasan daerah lain. Tapi sekolah yang di wilayah tengah, itu bukan sekolah di perbatasan. Silahkan warga luar mendaftar," ujarnya.

Akan tetapi, bagi calon siswa yang mempunyai prestasi dapat mendaftar meskipun tinggalnya di luar Cimahi, yaitu bisa menggunakan jalur prestasi akademik kalau sekolah (SD) di Cimahi.

"Asal SD-nya di Cimahi, tinggalnya diluar, artinya nilai rapotnya kan Cimahi bisa mengikuti jalur prestasi. Kedua, anak asal Cimahi, KK Cimahi tapi sekolah diluar Cimahi, punya prestasi akademik, boleh ikut jalur prestasi," jelasnya.

Diakuinya, sekolah-sekolah favorit di Cimahi menjadi incaran warga wilayah perbatasan karena jarak antara rumah ke sekolah lebih dekat dan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Sekarang memang susah, hampir semua mau masuk sekolah favorit Cimahi, karena kan orang Cimahi juga pengen sekolah disitu, orang Cimahi teriak jangan berikan untuk orang luar makanya dibatasi. Tapi bagi yang berprestasi kan itu penghargaan," lanjutnya.

Walaupun beberapa sekolah diburu warga luar, pihaknya harus berpihak terhadap kepentingan warga Cimahi.

"Kita terhambat dengan zonasi, misalnya siswa ingin masuk sekolah SMP 1 tapi jarak rumahnya jauh, ya gak bisa daftar, kecuali dia punya prestasi, kalau prestasi kan boleh milih dimana saja, tanpa dibatasi dengan jalur zonasi," jelasnya. 

(Anas)

*Pemkab Bekasi Raih Opini WTP Ke-8 Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021*

Lintas Nusantara News, Bandung,

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Selasa (14/6).

Pj. Bupati Dani mengatakan bahwa raihan opini WTP ini menunjukan bahwa meskipun pada tahun 2021 Pemkab Bekasi telah mengalami beberapa kali transisi kepemimpinan Bupati, namun roda pemerintahannya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Meskipun dalam kondisi bergonta-ganti pimpinan, ternyata kinerja Laporan Keuangannya tetap bisa mempertahankan WTP," ucapnya.

Ia berharap prestasi yang telah diraih ini dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus bekerja dengan lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan penilaian atas LKPD akan lebih ketat setiap tahunnya.

"Saya berharap dengan WTP ke-8 kali ini bisa menambah motivasi lagi untuk kita. Tantangannya tidak lebih ringan karena setiap tahunnya akan semakin ketat untuk penilaian ini," katanya.

Dalam menindaklanjuti LHP ini, Pemkab Bekasi telah menyusun rencana aksi atas catatan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ia yakin catatan yang diberikan tersebut tidak akan terulang pada LKHP pada Tahun Anggaran berikutnya.

"Di sisi lain, dari catatan yang tadi diberikan kita sudah susun rencana aksinya. Kita harus bertekad agar catatan seperti itu tidak terulang lagi tahun depan," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus, berpesan kepada daerah penerima Opini WTP untuk dapat lebih efisien dan efektif lagi dalam mengelola APBD, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan daerah, yakni menyejahterakan masyarakatnya.

"Walaupun sudah dapat WTP, tapi bagaimana kita kelola APBD ini agar lebih efisien dan efektif lagi supaya bisa mencapai sasaran dan tujuan daerahnya masing-masing," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.


(M.Lubis)