LINTAS NUSANTARA NEWS  

LINTAS NUSANTARA NEWS  

Menu

Pendaftaran PPDB Kota Cimahi Dibuka Dua Tahap, Kadisdik Angkat Bicara

Kadisdik Kota Cimahi Harjono, PPDB Sekolah Di Kota Cimahi Mulai Dibuka Pendaftarannya hari Senin tanggal (13/6/2022)
Kadisdik Kota Cimahi Harjono, PPDB Sekolah Di Kota Cimahi Mulai Dibuka Pendaftarannya hari Senin tanggal (13/6/2022)

Cimahi,Lintas Nusantara News

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 di Kota Cimahi mulai dibuka, Senin 13 Januari 2022.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (14/6/2022).

Menurut Harjono, Pendaftaran PPDB tahun ini dibuka dua tahap, pada pekan ini khusus untuk jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali sampai 15 Juni dan pengumuman kelulusan PPDB tanggal 18 Juni 2022. Sedangkan PPDB tahap kedua yaitu tanggal 27 Juni untuk jalur zonasi.

Secara prinsip PPDB tahun ini tidak ada yang berubah dengan tahun lalu. Hanya saja Surat Keputusan Walikota tentang petunjuk teknis (juknis) yang berubah.

"Nah untuk tanggal, itu menyesuaikan hari Senin, bahkan Kota/kabupaten lain ada yang baru mulai minggu berikutnya, kita kan dimulai dari tanggal 13 Juni, tapi ada juga daerah lain yang dimulai 26 Juni, kita (PPDB) dua tahap," terangnya.

Harjono menerangkan, orangtua yang mendaftar melalui jalur afirmasi bagi warga tidak mampu di himbau untuk menyertakan kepemilikan DTKS, KIP, KIS dan lain-lain yang terkait dengan pengakuan negara terhadap warga secara ekonomi tidak mampu.

Harjonopun melanjutkan, tidak semua SMP bisa menerima siswa yang tinggal di wilayah perbatasan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota bisa menerima.

"Karena sekolah-sekolahnya berada di wilayah perbatasan daerah lain. Tapi sekolah yang di wilayah tengah, itu bukan sekolah di perbatasan. Silahkan warga luar mendaftar," ujarnya.

Akan tetapi, bagi calon siswa yang mempunyai prestasi dapat mendaftar meskipun tinggalnya di luar Cimahi, yaitu bisa menggunakan jalur prestasi akademik kalau sekolah (SD) di Cimahi.

"Asal SD-nya di Cimahi, tinggalnya diluar, artinya nilai rapotnya kan Cimahi bisa mengikuti jalur prestasi. Kedua, anak asal Cimahi, KK Cimahi tapi sekolah diluar Cimahi, punya prestasi akademik, boleh ikut jalur prestasi," jelasnya.

Diakuinya, sekolah-sekolah favorit di Cimahi menjadi incaran warga wilayah perbatasan karena jarak antara rumah ke sekolah lebih dekat dan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Sekarang memang susah, hampir semua mau masuk sekolah favorit Cimahi, karena kan orang Cimahi juga pengen sekolah disitu, orang Cimahi teriak jangan berikan untuk orang luar makanya dibatasi. Tapi bagi yang berprestasi kan itu penghargaan," lanjutnya.

Walaupun beberapa sekolah diburu warga luar, pihaknya harus berpihak terhadap kepentingan warga Cimahi.

"Kita terhambat dengan zonasi, misalnya siswa ingin masuk sekolah SMP 1 tapi jarak rumahnya jauh, ya gak bisa daftar, kecuali dia punya prestasi, kalau prestasi kan boleh milih dimana saja, tanpa dibatasi dengan jalur zonasi," jelasnya. 

(Anas)

*Pemkab Bekasi Raih Opini WTP Ke-8 Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021*

Lintas Nusantara News, Bandung,

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Selasa (14/6).

Pj. Bupati Dani mengatakan bahwa raihan opini WTP ini menunjukan bahwa meskipun pada tahun 2021 Pemkab Bekasi telah mengalami beberapa kali transisi kepemimpinan Bupati, namun roda pemerintahannya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Meskipun dalam kondisi bergonta-ganti pimpinan, ternyata kinerja Laporan Keuangannya tetap bisa mempertahankan WTP," ucapnya.

Ia berharap prestasi yang telah diraih ini dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus bekerja dengan lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan penilaian atas LKPD akan lebih ketat setiap tahunnya.

"Saya berharap dengan WTP ke-8 kali ini bisa menambah motivasi lagi untuk kita. Tantangannya tidak lebih ringan karena setiap tahunnya akan semakin ketat untuk penilaian ini," katanya.

Dalam menindaklanjuti LHP ini, Pemkab Bekasi telah menyusun rencana aksi atas catatan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ia yakin catatan yang diberikan tersebut tidak akan terulang pada LKHP pada Tahun Anggaran berikutnya.

"Di sisi lain, dari catatan yang tadi diberikan kita sudah susun rencana aksinya. Kita harus bertekad agar catatan seperti itu tidak terulang lagi tahun depan," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus, berpesan kepada daerah penerima Opini WTP untuk dapat lebih efisien dan efektif lagi dalam mengelola APBD, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan daerah, yakni menyejahterakan masyarakatnya.

"Walaupun sudah dapat WTP, tapi bagaimana kita kelola APBD ini agar lebih efisien dan efektif lagi supaya bisa mencapai sasaran dan tujuan daerahnya masing-masing," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.


(M.Lubis)

Di Duga Pungutan Liar Merajalela,Para Murid Di SDN 1 Harjasari Bogor Harus Bayar Biaya Perpisahan 550 ribu

Bogor, Lintas Nusantara News 

Pengurus Komite Bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Harjasari, Bogor,Jawa Barat,berencana akan mengadakan Acara Perpisahan peserta didiknya. Menurut informasi yang di dapat,acara perpisahan ini akan berlangsung di Graha Hj. Siti Hindun Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Untuk sukses serta dapat terselenggaranya acara itu,Pengurus Komite bersama Kordinator Kelas (Korlas) serta dengan melibatkan Paguyuban para orang tua/wali murid, telah melakukan rapat maupun musyawarah kepada orang tua/wali murid untuk membahas perihal biaya perpisahan yang akan di sepakati. Dari Hasil rapat maupun musyawarah itu,di ketahui telah menghasilkan sebuah keputusan,salah satunya menetapkan anggaran sebesar 550 ribu untuk biaya perpisahan bagi setiap siswa/i yang berjumlah kurang lebih sebanyak 140 peserta didik di SDN 1 Harjasari,dan kemudian anggaran sebesar itu nantinya akan dibebankan kepada Orang tua/wali murid.

Namun, dari keterangan beberapa orang tua/wali murid justru mengatakan bahwa mereka malah sama sekali tidak di libatkan, yang di libatkan hanya Komite dan Kordinator kelas (Korlas) dalam rapat maupun musyawarah yang di maksud itu.

Bahkan dari keterangan yang di dapat pula, hampir sebagian orang tua peserta didik merasa terbebani dengan anggaran biaya perpisahan sebesar 550 rupiah tersebut.


" Buat saya uang sebesar itu terlalu mahal, malah sebelumnya uang 550 ribu itu bilangnya dapat baju atasan, ini ternyata malah seragamnya harus beli lagi di luar dari 550 ribu." Tutur dari seorang wali murid.

lebih lanjut ia mengatakan," Kita para orang tua murid sendiri ketika ada rapat, merasa ngga ada rapat gitu loh, "setuju ibu ibu, setuju ibu ibu," setuju yang mana,mungkin ibu ibu paguyuban itu setujunya, ibu ibu yang lainnya mah tidak di libatkan, sebenarnya banyak ibu ibu orang tua murid yang lain harus di libatkan." Ungkapnya.

Kemudian Tambahnya, " Kalo ada rapat pun berarti kan ada surat edaran, surat edaran waktu itu Kepala Sekolah yang lama mau bahas untuk ujian sambil ngomong kalo beliau sudah tidak tugas di situ lagi,nanti ada kepala sekolah yang baru katanya gitu." Tuturnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui panggilan telepon WhatsApp, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 1 Harjasari Bogor Jawa Barat, Sukmana Asum kepada awak media mengakui bahwa pungutan tersebut sudah atas persetujuan Komite dan Korlas.

" Memang ada iuran yang di pungut berupa uang kas sebesar Rp.10.000 per bulan dan uang komputer sebesar Rp.12.000 perbulan.Tapi itu hasil kesepakatan Komite dan Korlas bersama orang tua murid." Jelasnya.

Bila merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI ) Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (b) menjelaskan bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif di larang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. ( M.Nur )